Belitang – Pemerintah Kecamatan Belitang melaksanakan kegiatan penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026 yang bertempat di Aula Kecamatan Belitang, pada hari Rabu, 10/06/2026.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Camat Belitang, dan para Koordinator PBB-P2 se-Kecamatan Belitang. Penyerahan SPPT dan DHKP ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pemungutan PBB-P2 guna memastikan distribusi kepada wajib pajak dapat berjalan dengan tertib dan tepat waktu.

Dalam sambutannya, pihak kecamatan menyampaikan bahwa SPPT merupakan dokumen resmi yang berisi besaran pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak setiap tahun. Sementara itu, DHKP menjadi dasar dalam pendataan dan penagihan pajak di masing-masing wilayah desa.

Perwakilan Bapenda menekankan pentingnya peran pemerintah desa dan petugas kolektor dalam mendistribusikan SPPT kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu demi mendukung pembangunan daerah.

Apresiasi untuk Desa Sadar Pajak

Selain penyerahan SPPT 2026, pihak Kecamatan Belitang bersama Bappenda juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada desa-desa yang pada tahun sebelumnya (2025) berhasil melunasi PBB-P2 tercepat dan mencapai target penuh.

• Realisasi terbaik tahun 2025, Desa Mojosari dengan pajak terhutang 16%;
• Realisasi terburuk tahun 2025, Desa Gedung Rejo dengan pajak terhutang 91%.

Setelah kegiatan penyerahan ini, seluruh kepala desa di Kecamatan Belitang diharapkan segera mendistribusikan SPPT kepada wajib pajak di wilayah masing-masing. Hal ini bertujuan agar proses penagihan dan realisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2026 dapat berjalan optimal serta sesuai target yang telah ditetapkan.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan desa semakin kuat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. (Tim Redaksi Berita Desa Sido Mulyo).