Pendahuluan

Dalam beberapa waktu terakhir, banyak masyarakat yang merasa terkejut karena tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos). Pertanyaan yang sering muncul adalah: “Mengapa saya tidak lagi menerima bantuan?” atau “Kenapa saya masuk Desil 6–10?”

Perubahan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah saat ini menggunakan sistem berbasis data terpadu yang dikenal sebagai DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional). Sistem ini membaca berbagai indikator ekonomi masyarakat secara digital untuk menentukan tingkat kesejahteraan, yang kemudian dibagi ke dalam kelompok yang disebut desil.

Berdasarkan Permensos No. 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Terpadu Sasaran Ekonomi Nasional (DTSEN) serta Kepmensos No. 22/HUK/2026 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga, pemerintah kini mengintegrasikan status ekonomi masyarakat secara digital melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP.

Dengan sistem baru ini, NIK KTP warga secara otomatis terhubung dengan berbagai instansi pemerintah maupun penyedia layanan keuangan. Hal ini menjawab pertanyaan di tengah masyarakat mengenai alasan penghentian bantuan sosial (Bansos) bagi sebagian warga yang sebelumnya terdaftar.

Dalam sistem ini:

• Desil 1–4: Kategori masyarakat miskin dan rentan (prioritas bansos)
• Desil 5: Kategori menengah bawah
• Desil 6–10: Kategori menengah ke atas

Jika seseorang masuk ke Desil 6–10, maka dianggap sudah tidak lagi menjadi prioritas penerima bantuan sosial. Lalu, apa saja yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

Apa Itu Desil dalam DTSEN?

Desil adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Data ini diolah dari berbagai sumber, termasuk:

• Data kependudukan
• Data perbankan
• Data pekerjaan
• Data konsumsi listrik dan digital
• Data aset dan kepemilikan

Semakin tinggi desil seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya menurut sistem.

Mengapa Bisa Masuk Desil 6–10?

Seseorang bisa masuk ke Desil 6–10 karena terdeteksi memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik berdasarkan 14 indikator utama. Berikut adalah rinciannya:

A. Indikator Aktivitas Keuangan & Perbankan

1. Kepemilikan Utang Bank: Terdeteksi memiliki fasilitas kredit atau pinjaman aktif di bank konvensional.
2. Cicilan Kendaraan: Sedang memiliki tanggungan cicilan kendaraan bermotor (sepeda motor/mobil).
3. Aset di Pegadaian: Memiliki simpanan emas atau barang berharga yang diagunkan di Pegadaian.
4. Pinjaman Online (Pinjol): Tercatat memiliki tagihan pinjaman pada aplikasi perbankan digital, layanan PayLater, MeKar, dan sejenisnya.
5. Tabungan Besar: Memiliki saldo tabungan perbankan di atas Rp15.000.000.
6. Aktivitas Judi Online: Terdapat anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang terdeteksi memiliki transaksi/bermain judi online.

B. Indikator Kepemilikan Aset

1. Kepemilikan Lahan: Memiliki lebih dari satu sertifikat tanah atau lahan dengan luas yang signifikan.
2. Jumlah Kendaraan: Memiliki lebih dari satu unit kendaraan (motor/mobil) dalam satu rumah tangga.
3. Kondisi Hunian: Memiliki rumah mewah atau permanen dengan spesifikasi dinding tembok dan lantai keramik.

C. Indikator Status Pekerjaan & Keluarga

1. Status Keluarga Aparatur: Terdapat anggota keluarga dalam satu KK yang bekerja sebagai ASN, TNI, POLRI, Pegawai BUMN, atau Pejabat Negara.
2. Status Pekerjaan di Dokumen: Pada KK atau KTP, status pekerjaan secara formal tercatat sebagai Karyawan Swasta atau Wiraswasta.
3. Kepesertaan BPJS: Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan (mengindikasikan yang bersangkutan adalah pekerja sektor formal penerima upah).

D. Indikator Pendapatan & Konsumsi

1. Pendapatan di Atas Standar: Memiliki penghasilan bulanan yang melampaui Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).
2. Konsumsi Listrik & Gadget: Penggunaan daya listrik di rumah tangga tergolong tinggi (di atas 900 VA atau 1300 VA) serta memiliki tagihan layanan gadget/teknologi yang tinggi.

Kesimpulan

Masuk ke Desil 6–10 bukan berarti kehilangan hak, melainkan menunjukkan bahwa seseorang sudah berada pada tingkat kesejahteraan yang lebih baik menurut sistem.

Keempat belas indikator yang digunakan mencerminkan kondisi ekonomi secara menyeluruh, mulai dari keuangan, aset, pekerjaan, hingga konsumsi.

Dengan memahami hal ini, diharapkan masyarakat:

• Tidak salah paham terhadap kebijakan bansos
• Mendukung program pemerintah
• Ikut menjaga keakuratan data sosial

CATATAN :

Jika merasa data tidak sesuai, masyarakat dapat:

1. Melapor ke pemerintah desa
2. Mengikuti musyawarah desa (Musdes)
3. Mengajukan perbaikan data
4. Memastikan data kependudukan selalu update

Peran aktif masyarakat sangat penting dalam menjaga keakuratan data.
(Tim Redaksi Berita Desa Sido Mulyo)