SidomulyoNews (update 27-03-2026); Melalui Kementerian Sosial (Kemensos), sejumlah program bantuan disiapkan untuk meringankan beban keluarga penerima manfaat (KPM), khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan.

Berikut program bansos dari pemerintah :

1. PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) 

   adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan. Dalam taksonomi program perlindungan sosial PKH masuk kedalam model Social Transfer yang berbentuk tunai dengan istilah Conditional Cash Transfer (CCT) atau Bantuan Tunai Bersyarat. Penyaluran PKH dilaksanakan secara BERTAHAP dalam 1 tahun melalui Bank/Pos Penyalur secara tunai maupun non tunai

    TUJUAN PKH

   1. Meningkatkan tafaf hidup
   2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan
   3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian
   4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
   5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal
       
       
       

      AMANAT UNDANG-UNDANG

      Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yaitu:

      1. Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
      2. Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
      3. Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
      4. Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial
          
          

         INDEKS BANTUAN SOSIAL PKH TAHUN 2025

         Kategori penerima dan Indeks bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) umumnya mencakup keluarga yang tergolong sangat miskin dan memiliki beberapa kategori, seperti ibu hamil/nifas, anak-anak sekolah (SD, SMP, SMA/sederajat), penyandang disabilitas berat, dan lansia. Penerima manfaat harus memenuhi persyaratan dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang sudah dirubah menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

          

Sumber: Keputusan Direktur Jaminan Sosial Nomor : 59/3/BS.01.00/1/2025 

PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PKH 

Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH.

1. Bantuan dilaksanakan secara BERTAHAP dalam 1 Tahun 
2. Bantuan disalurkan secara TUNAI/NONTUNAI
3. Bantuan PKH berupa UANG
4. Bantuan melalui Bank/Pos Penyalur
5. Bantuan dapat diakses melalui Kartu Keluarga/Buku Tabungan/Undangan Barcode (Pos)

LEMBAGA SALUR BANTUAN SOSIAL PKH

Lembaga yang menyalaurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Bank HIMBARA dan PT Pos Indonesia.

2. BANTUAN SEMBAKO

Program Sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari bantuan pangan nontunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program Sembako diberikan melalui KKS yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial. Perlindungan sosial masyarakat akan pangan diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan Subsidi Rastra, dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada 2017 di 44 kota terpilih. Selanjutnya, pada tahun 2018 program Subsidi Rastra secara menyeluruh ditransformasi menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang disalurkan melalui skema nontunai dan Bansos Rastra. Pada akhir tahun 2019, program Bantuan Sosial Pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema nontunai atau BPNT, dengan sejumlah kabupaten yang memiliki keterbatasan kondisi infrastrukur nontunai menjalankan mekanisme program Sembako untuk wilayah khusus.

BPNT merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi nontunai (cashless) yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM. Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur di e-Warong, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang.

Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako. Dengan program Sembako, indeks bantuan yang semula Rp.110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.150.000/KPM/bulan, dan kemudian pada masa tanggap darurat Pandemi Covid-19 mulai bulan Maret 2020 indeks bantuan program Sembako kembali dinaikkan menjadi Rp.200.000/KPM/bulan. Selain itu, program Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT. Sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya dan sebagai upaya pencegahan stunting. Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat selama masa tanggap darurat ini. Selain peningkatan indeks bantuan, jumlah penerima manfaat programSembako pada tahun 2020 juga diperluas dari 15.6 juta KPM menjadi 18.8 juta KPM.

A. Kriteria KPM Program Sembako

Kriteria KPM yang menerima Program Sembako merupakan fakir miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. KPM Program Sembako merupakan KPM yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah dipadankan dengan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. KPM Program Sembako tidak diperbolehkan

1. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Berstatus sebagai anggota TNI/POLRI;
3. Berstatus sebagai pensiunan ASN atau TNI/POLRI yang menerima dana pensiun;
4. Berstatus sebagai pendamping sosial;
5. Berstatus sebagai guru tersertifikasi;
6. Memiliki penghasilan rutin yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
7. Terdaftar dalam data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pemilik CV dan direksi atau komisaris; dan/ata;
8. Memiliki penghasilan di atas upah minimum kabupaten/kota.

 Segmentasi KPM Program Sembako meliputi:

1. Penyandang disabilitas tunggal;
2. Lanjut usia tunggal;
3. KPM memiliki anggota lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas;
4. KPM tanpa lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas yang kepala keluarga berusia 40 (empat puluh) tahun ke atas sampai dengan usia di bawah 60 (enam puluh) tahun; dan/atau
5. KPM tanpa lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas dengan kepala keluarga berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun

B. Nilai Bantuan dan Waktu Penyaluran

Nilai Bantuan Program Sembako sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per KPM per bulan atau sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang disalurkan secara tunai dan/atau non tunai oleh Bank/Pos Penyalur.

KPM Program Sembako dapat diberikan Bantuan Sosial lainnya di Kementerian Sosial. Waktu penyaluran Program Sembako dilaksanakan setiap periode atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah. Penyaluran Program Sembako dapat dilaksanakan bersamaan dengan penyaluran Bantuan Sosial lainnya di Kementerian Sosial.

Berikut Daftar Nama Keluarga/Perorangan Penerima Manfaat Bantuan :