Program 1 Desa 1 PAUD merupakan salah satu kebijakan Kemendikbud yang bertujuan dalam rangka peningkatan serta pemerataan akses layanan PAUD di Indonesia. Dimana pemerintah daerah dan masyarakat didorong untuk menyelenggarakan layanan PAUD terutama di desa-desa yang belum memiliki PAUD milik desa. Sehingga diharapkan anak-anak usia dini bisa mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan tingkat perkembangannya.

Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Desa Sido Mulyo berinisiatif untuk mendirikan lembaga PAUD desa sebagai bentuk komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di tingkat desa. Pendirian PAUD ini juga didukung oleh adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola pembangunan, termasuk di bidang pendidikan, melalui pemanfaatan Dana Desa.

Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Sido Mulyo melalui musyawarah desa yang melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta unsur terkait lainnya, disepakati pendirian PAUD Desa. 

Pada forum Musyawarah Desa, ditetapkan beberapa point penting, yaitu : 

1. Persyaratan untuk mendirikan lembaga PAUD, harus mendirikan yayasan terlebih dahulu. dan nama yayasan tersebut ditetapkan adalah : Yayasan Pendidikan Sidomulyo Belitang (YPSB).
2. Lembaga PAUD yang didirikan adalah Taman Kanak-Kanak, dengan nama TK HARAPAN BUNDA.
   
3. Karena lembaga ini milik desa, maka siswa tidak dibebani biaya SPP bulanan.
4. Calon siswa diutamakan dari dalam Desa Sido Mulyo.
5. Pemerintah Desa harus menganggarkan di APBDes setiap tahunnya, untuk menunjang semua kegiatan belajar-mengajar.

Dan pada tahun 2020 juga dimulai pembangunan gedung unit baru untuk PAUD. Pembiayaan bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020, dan pada bulan Juli Tahun 2021, sudah melaksanakan Penerimaan Siswa Baru.

PROSES LEGALITAS LEMBAGA :

1. Pembuatan Akta Notaris Yayasan

2. Pengajuan IMB ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Timur

3. Pengajuan Izin Operasional ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Timur

4. Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. OKU Timur